REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKSES INFRASTRUKTUR AIR BERSIH BERBASIS TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK

Abstract

Pemenuhan kebutuhan air sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena air merupakan kebutuhan mendasar dan bagian dari hak asasi manusia. Masalah yang sering muncul di lapanganmerupakan masalah yang berkaitan dengan kualitas air, cakupan layanan dan kontinuitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep regulasi dalam memenuhikebutuhan air minum bagi masyarakat yang berkeadilan melalui solusi terhadap hak akses masyarakat untuk mendapatkan kualitas air bersih yang layakdan proses layanan yang tidak membedakankapasitas komunitas. Metode penelitian ini adalah kualitatif naratif denganteknik analisis yuridis empiris, menggambarkan realitas sosial dan hukum dibeberapa kota atau kabupaten di provinsi indonesia, dan mencoba untuk memahami dan menjelaskanlogika interkoneksi logis antara subjek dalam masyarakat yang mengungkapkanhubungan antar hukum yang dianggap adil, atau sebaliknya. Konsep Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat harus berkeadilan,komprehensif, dan berkelanjutan. Namun, di sisi lain, orang sering kali mendapatkannyakondisi yang tidak ideal berupa hak atas air dan pelayanan perlindungan. Dari penelitian inididapatkan hasil bahwa diperlukan upaya untuk mengembangkan konsep tanggung jawab pemerintah daerahdengan membuat akses infrastruktur air bersih, hukum yang ideal dan holistik dengan pemerataan dan keadilan,dengan memperhatikan kepentingan kelestarian sumber daya air itu sendiri.Rekonstruksi konsep regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerahdalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sangat dibutuhkankarena telah terjadi perubahan air sebagai nilai ekonomi, dan bukan hak asasi manusialagi.